PENGGANTI KOSTER: Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya.
DENPASAR, Balipolitika.com- Sepuluh gubernur berakhir masa jabatannya di September 2023. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji, Gubernur Sulawesi Utara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman, dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Diketahui pada Kamis, 31 Agustus 2023, Tim Penilai Akhir (TPA) dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah memutuskan nama penjabat gubernur daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo digantikan oleh Nana Sudjana, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat digantikan oleh Ayodhia Kalake, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi digantikan oleh Hasanudin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digantikan oleh Bey T. Machmuddin, Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe digantikan oleh Ridwan Rumasukun, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah digantikan oleh Lalu Gita Ariadi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmadji digantikan oleh Harrison Azroi, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi digantikan oleh Andap Budhi Revianto, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman digantikan oleh Bachtiar Baharuddin, dan Gubernur Bali Wayan Koster digantikan oleh Sang Made Mahendra Jaya.
Sebagaimana diketahui dalam penjajakan nama-nama calon penjabat gubernur ini, masing-masing daerah dipersilakan mengusulkan tiga nama.
Dari Bali adapun nama-nama yang diusulkan oleh DPRD Bali bersama kepala daerah, dan Kemendagri terdiri atas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Stafsus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya, dan Pejabat Eselon I dengan jabatan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana di Kementerian Bappenas (Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Ervan Maksum.
Ketiga nama kandidat tersebut dikirim langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin 3 Juli 2023 lalu. (bp)
