BUS METRO – Terancam berhenti Bus Trans Metro Dewata pada tahun 2025, menjadi polemik di masyarakat.
BALI, Balipolitika.com – Wacana Bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti beroperasi pada tahun 2025, menjadi polemik di tengah masyarakat.
Bahkan kini muncul petisi, agar melanjutkan operasional Bus Trans Metro Dewata. Yang sudah mendapatkan tanda tangan 748 hingga pukul 13.11 tanggal 29 Desember 2024.
Target menembus 1.000 tanda tangan. Sebaran petisi pun terus mengalir, sebagai upaya meneruskan Bus Trans Metro Dewata.
Melalui petisi ini, harapannya Bus Trans Metro Dewata agar tetap lanjut. Sebab masih banyak warga lokal, wisatawan, hingga turis memerlukan transportasi umum ini.
Bahkan para kaum disabilitas juga sangat membutuhkan bus dengan warna hitam dan merah ini, karena sangat membantu mereka dalam urusan transportasi.
Penyebabnya, minat warga Bali khususnya di wilayah Sarbagita sangat kecil terhadap Bus Trans Metro Dewata ini. Bus berwarna merah hitam ini seringkali kosong, atau hanya membawa segelintir penumpang saat beroperasi.
Sementara di sisi lain biaya operasionalnya sangat tinggi, sehingga tak bisa tertutupi. Menanggapi kondisi ini, PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, masih berharap Bus Trans Metro Dewata bisa tetap beroperasi tahun depan.
Di akhir masa jabatannya, Mahendra Jaya akan upayakan Bus Trans Metro Dewata agar tidak setop alias tetap beroperasi pada tahun 2025 mendatang.
“Kita masih melakukan evaluasi, kita masih berupaya Trans Metro Dewata tetap beroperasi,” katanya. Menurut Mahendra Jaya, kehadiran Bus Trans Metro Dewata menjadi salah satu layanan publik yang bagus.
Bus yang merupakan program dari pemerintah pusat ini menjadi transportasi publik, guna mengurangi pemakaian kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan.
“Karena ini kan salah satu layanan publik yang bagus, saya berusaha agar tetap bisa beroperasi,” jelas Mahendra.
Pejabat asal Temesi, Gianyar, ini menambahkan, meskipun anggaran Bus Trans Metro Dewata berasal dari pusat, dirinya tetap mengusahakan agar Bus Trans Metro tetap ada di Bali.
“Anggaran itu kan dari pusat ya dari daerah kita tetap usulkan agar tetap ada,” imbuhnya. Bus Trans Metro Dewata, merupakan program Kementerian Perhubungan dengan sistem transportasi bus raya terpadu beroperasi sejak 2020.
Penganggaran bus TMD ini masih bergantung dengan pemerintah pusat. Padahal Pemerintah Pusat telah menyurati Pemerintah Provinsi Bali untuk bisa terkelola oleh Pemprov Bali.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, menjelaskan untuk perubahan pengelolaan menjadi ke Pemprov Bali, belum ada kapasitas.
Samsi mengatakan khawatir terkait pengoperasian TMD Tahun 2025 mendatang, sebab penganggaran belum clear.
Pihaknya mengakui masih ada evaluasi untuk TMD. Sebab dari pusat sudah tidak menyediakan anggaran.
Misalkan, Pemerintah Pusat berencana memindahkan ke tempat lain karena daerah lain membutuhkan, kemungkinkan akan setop.
“Kami terima surat dari Jakarta bahwa ini minta ambil alih ke pemprov bersama kabupaten/kota, tapi Pemprov belum ada kapasitas, karena anggaran sudah tidak tersedia,” katanya.
Maka pihaknya meminta bersabar, kalau berhenti. Hal itu menjadi konsekuensi karena transportasi publik itu tidak termanfaatkan.
Antusias masyarakat Bali menggunakan transportasi massal memang tidak seperti daerah lain. Atau tidak seperti zaman dulu ketika masih ada bemo atau mikrolet.
Menurut Samsi, konsumsi pemakaian kendaraan publik yang rendah karena Bali telah lama kehilangan transportasi publik.
Sehingga untuk kembali memakai kendaraan umum membutuhkan waktu yang lama, penyesuaian, dan juga sedikit paksaan.
“Daerah lain mereka sudah biasa. Kalau tidak pakai transportasi mahal kan buat mereka. Kalau di Jawa itu jauh-jauh, di sini dekat-dekat. Tapi lama-lama orang mikir kalau hujan enakan di bus. Turun tinggal pakai payung,” imbuhnya.
Bus TMD menyediakan berapa rute, termasuk untuk wisatawan dari bandara dan ke Ubud yang banyak termanfaatkan. Saat ini ada 105 armada bus dengan 6 koridor yang ada. (BP/OKA)
