HORE FULUS MIGOR: Antrean, kelangkaan, meroketnya harga minyak goreng membuat pemerintah memutuskan mencairkan duit untuk masyarakat miskin di Indonesia.
JAKARTA.Balipolitika.com– Kinerja penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi anggaran Program PEN sampai dengan 28 April 2022 adalah sebesar 15,4% atau sebanyak Rp70,37 triliun dari alokasi anggaran PEN 2022 yang sebesar Rp 455,62 triliun. Khusus di klaster penanganan kesehatan, realisasinya tercatat sebesar 9,7% atau sebanyak Rp11,87 triliun dari alokasi sebesar Rp122,54 Triliun.
Kinerja realisasi anggaran Program PEN, terutama didorong oleh Klaster Perlindungan Masyarakat yang telah terealisasi sebesar 31,8% atau sebesar Rp 49,27 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun. Realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah berjalan antara lain PKH sebesar Rp14,15 triliun (10 juta KPM), Kartu Sembako Rp18,8 riliun (18,8 Jutja KPM), BLT Minyak Goreng Rp5,8 riliun (19,3 juta KPM), BLT Desa Rp7,47 triliun (6,12 juta KPM), BT-PKLWN Rp1,7 triliun dan Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.
“Realisasi PEN ini cukup baik, untuk Insentif Nakes dan pembayaran klaim pasien, serta insentif perpajakan kesehatan. Sedangkan, untuk program Perlindungan Masyarakat sudah terealisasi Rp 49,27 triliun atau 32%, yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, dan BT-PLKWN, serta Kartu Prakerja,” ungkap Menko Airlangga.
Sementara itu, realisasi untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar 5,2% atau sebanyak Rp 9,22 triliun dari pagu Rp178,32 triliun, baik di sektor Pariwisata, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dukungan Korporasi dan UMKM, serta Perpajakan.
“Bapak Presiden memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan. Demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas, diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), untuk betul-betul diawasi,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam keterangan pers tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (lit/bp)
