KATAKAN APA ADANYA: Sekda Adi Arnawa dalam acara Penyerahan Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan di Puspem Badung, Selasa (28/9/2021).
BADUNG, BaliPolitika.Com- Piagam penghargaan diserahkan Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan Badung meraih opini WTP 7 tahun berturut-turut. Atas anugerah tersebut, Bupati Badung melalui Sekda Wayan Adi Arnawa mengucapkan terima kasih. “Atas nama pemerintah dan Bupati Badung, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali beserta jajaran yang sudah memprakarsai penandatanganan nota kesepakatan kerja sama dan kolaborasi sebagai wujud komitmen antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik,” ujarnya, Selasa (28/9/2021).
Adi Arnawa menyebut kerja sama melalui penandatangan nota kesepakatan tersebut merupakan jembatan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah di Kabupaten Badung melalui koordinasi dan pendampingan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanfaatan bersama. Ungkapnya, pandemi membuat sektor pariwisata runtuh dan berimplikasi langsung pada penurunan PAD Kabupaten Badung. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kanwil DJPb Bali bisa menambah besaran dana kepada Pemkab Badung.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa membantu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan dengan memberikan tambahan dana transfer seperti pada saldo DAK, dan tambahan DAU. Karena di tengah kondisi fiskal kita yang sangat berat ini otomatis celah fiskal kita akan turun, inilah harapan kita melalui Bapak Kakanwil bisa menginformasikan kepada pusat sehingga formula yang ada terkait pemberian DAU untuk Badung ada perubahan, setidaknya untuk belanja pegawai bisa di-backup dari DAU,” harapnya.
Ia menegaskan Badung selama ini hanya di-backup dana gaji oleh pusat dengan nominal mendekati Rp 300 M sementara kebutuhan mendekati Rp 700 M. “Artinya selama ini gaji pegawai banyak di-support dari PAD murni Badung. Sementara PAD kita saat ini yang bersumber dari pariwisata sudah sangat susah sekali. Untuk itu semoga ada perhatian dari Kementerian Keuangan untuk memperbaiki fiskal kita,” pungkasnya. (bp)
