TABANAN, Balipolitika.com- Optimalkan pelayanan publik untuk masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong setiap kabupaten dan kota di Indonesia untuk menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah masing-masing.
Dalam hal ini Menteri PANRB, Rini Widyanti secara serentak meresmikan sejumlah 42 MPP, termasuk di antaranya MPP Kabupaten Tabanan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Implementasi Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Peresmian MPP TW IV Tahun 2024.
Acara yang berlangsung secara virtual pada Kamis, 12 Desember 2024 di Tabanan Command Center (TCC) Kominfo Tabanan tersebut, dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. didampingi oleh sekda dan jajaran asisten sekda.
Peresmian MPP kali ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat integrasi layanan yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, serta sektor swasta.
Langkah ini juga bertujuan untuk mendorong efisiensi birokrasi dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, serta memperkuat daya saing global.
Melalui sambutannya, Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengingatkan, bahwa reformasi birokrasi termasuk dalam bidang pelayanan publik berbasis teknologi, sangat penting untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.
“Keberhasilan negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana pelayanan publik dapat memenuhi harapan masyarakat secara adil, cepat, dan efisien,” ujarnya. Sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Hari ini bukan hanya meresmikan gedung, tetapi kami sedang meluncurkan harapan baru untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Begitu juga dengan Otok Kuswandaru selaku Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, dalam laporan kegiatan menyatakan, bahwa penyelenggaraan MPP merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Pemerintah terus berupaya mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi vertikal, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, diumumkan sebanyak 42 MPP di Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia diresmikan pada hari ini.
Dengan peresmian ini, total jumlah MPP yang sudah beroperasi mencapai 272 unit, yang mencakup sekitar 53 persen dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
Sebagai contoh, 4 provinsi yang telah sukses membangun MPP digital di seluruh Kabupaten/Kotanya, yaitu DIY, Banten, Jawa Tengah, dan juga Bali, mendapat apresiasi khusus dari pihak pusat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tabanan yang baru saja meresmikan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tabanan pada Jumat, 29 November 2024 lalu, menegaskan, bahwa dengan kehadiran MPP di Tabanan diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan dapat menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih inklusif dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada hambatan geografis, sosial, maupun ekonomi, sekaligus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Sehingga, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring atau langsung dengan lebih mudah.
Lebih lanjut, Bupati Sanjaya menyampaikan, bahwa Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Kami akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Kami berharap, MPP di Tabanan akan menjadi wadah yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sanjaya menandatangani prasasti digital MPP yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengutamakan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan efisien. (bp/ken)
