TABANAN, BaliPolitika.Com- Selangkah lagi, Pilkada Tabanan akan menuju titik puncak 9 Desember 2020. Sebelumnya, masyarakat Tabanan mempunyai kesempatan lebih mengenal calon pemimpinnya. I Dewa Nyoman Budiasa bersama pasangannya, Calon Bupati Tabanan nomor urut 2, Anak Agung Ngurah Panji Astika akan menyampaikan visi-misi memimpin eks Lumbung Beras Bali ke depan. Debat terbuka paslon Panji-Budi yang mengusung semangat perubahan menuju Tatanan Baru, Tabanan Maju ini bisa disaksikan di TVRI Bali, Minggu, (22/11/2020) pukul 19.00-21.00.
Debat perdana ini menjadi momentum I Dewa Nyoman Budiasa untuk membantu masyarakat memecahkan persoalan pelik yang dialami di masa pandemi Covid-19. Sebagai sosok sentral yang selama ini memberikan jawaban atas tumpang tindih peraturan terkait profesi para pelaut Indonesia sadar dirinya tak boleh diam dan mencari zona nyaman. Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Pusat optimis kembali bisa memberangkatkan puluhan ribu pelaut Bali yang kini menganggur. Ujarnya, segala hal tentang persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sang pahlawan devisa negara, harus dihadapinya. Termasuk peraturan yang tumpeng tindih dan sering berubah-ubah.
“Terjadi tumpang tindih peraturan menyangkut profesi pelaut. Peraturan profesi pekerja pelaut ini perlu dibenahi dan diharmonisasi di seluruh stakeholder sehingga tidak merugikan para pelaut,” ujar sosok yang berjasa membantu Pemprov Bali terkait jumlah PMI di awal masa pandemi.
Terangnya, selain merugikan dan membingungkan para pelaut, peraturan yang tumpang tindih dan sering berubah juga membuat pengusaha atau agen penempatan awak kapal seringkali kebingungan. Oleh karena itu, seiring kesibukan sebagai Calon Wakil Bupati Tabanan di masa pandemi Dewa Budiasa mengaku masih mengemban tanggung jawab merapikan manajemen PMI agar akurat dan lebih modern. “Ini yang perlu dibenahi dan diharmoniskan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerjanya (pelaut),” ujarnya.
Untuk menata aturan terkait profesi pelaut ini, kata Dewa Budiasa, tahun 2016 pemerintah Indonesia telah meratifikasi peraturan konvensi internasional ILO 2006, yakni Maritime Labour Convention yang isinya memuat hak dan kewajiban dari pemerintah, pengusaha kapal, dan hak kewajiban para pekerjanya.
“Akhirnya pemerintah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Mengesahkannya menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengesahan MLC 2006 atau pengesahan konvensi ketenagakerjaan maritim pada 6 Oktober 2016 lalu,” jelasnya.
Untuk meningkatkan edukasi para pelaut khususnya di Bali, sejak tahun 2001 KPI Bali menggelar cruise seminar untuk memberi pembekalan kepada pelaut terkait hak dan kewajiban mereka ketika bekerja di kapal pesiar.
“Tahun 2017 kami selenggarakan cruise seminar 1-4 Juli di Denpasar yang bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pelaut tentang beberapa hal pokok. Apa sebenarnya hak-hak mereka selama bekerja sebagai pelaut. Selama ini, mereka dibingungkan dengan carut marut dan tumpang tindih kebijakan pemeritah yang selalu berubah,” ulangnya.
Menariknya, dalam posisi pertumbuhan ekonomi Bali yang paling jebol di Indonesia, yakni tergerus dan minus 12,28 Dewa Budiasa menegaskan bahwa berlayar gratis adalah pilihan paling masuk akal agar roda perekonomian berputar kembali. Hal inilah yang menjadi dasar Panji-Budi berkomitmen memfasilitasi generasi muda Tabanan yang ingin bekerja ke luar negeri.
Calon Wakil Bupati Tabanan dari Koalisi Tabanan Maju itu menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) anak muda Tabanan harus dipersiapkan sebaik mungkin. Bila terpilih menjadi Wakil Bupati Tabanan, bersama Panji Astika dirinya akan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya ke luar negeri.
“Kita akan gandeng pengguna tenaga kerja di negara-negara industri dan kapal pesiar. Sebelum itu, kita kaji dulu bagaimana aturannya,” tegas sosok profesional yang mengkoordinir para pelaut di 8 negara itu.
Program kerja di luar negeri di masa pandemi Covid-19 yang tidak menentu kapan akan selesai menurutnya merupakan komitmen dan niat baik. Pihaknya pun berkomitmen menggratiskan biaya keberangkatan anak-anak muda Tabanan ke luar negeri.
“Komponen terbesar keberangkatan mereka adalah aturan internasional dan nasional. Di sinilah nanti peran pemerintah, khususnya untuk membantu masyarakat bernegosiasi dengan pengguna tenaga sehingga mereka tidak dibebani biaya ketika akan berangkat,” tegas Dewa Budiasa. (bp)
