JAKARTA, BaliPolitika.Com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa I Gede Krisna Adi Widana. Ketua KPU Kabupaten Karangasem ini diperiksa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 93-PKE-DKPP/IX/2020, Selasa (6/10/2020). Pengadu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem.
Pokok perkara yang diadukan yakni terkait dugaan rangkap jabatan teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana merangkap jabatan sebagai Penyarikan/Sekretaris pada Organisasi Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem yang diketuai Calon Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa.Diketahui, posisi sebagai “anak buah” Artha Dipa di organisasi MDA Karangasem inilah yang membuat kridibilitas I Gede Krisna Adi Widana dipertanyakan.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Bali. Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Prof. Mohammad Yamin No. 17-19 Denpasar, Bali, pukul 08.00.
Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.
Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.
Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.
“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad. (bp)
