DENPASAR, Balipolitika.com- Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Rembuk Stunting Kota Denpasar Tahun 2025 di Gedung Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Kamis 13 Maret 2025.
Hal tersebut dilaksanakan guna mewujudkan komitmen pencegahan stunting alias balita pendek menuju SDM berkualitas di Kota Denpasar.
Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, perwakilan BKKBN Prov Bali, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, jajaran Dinas Kesehatan Denpasar, satgas stunting, camat, perbekel, lurah, Kepala UPTD Puskesmas dan kader pembangunan manusia se-Denpasar yang sekaligus ikut menandatangani komitmen bersama.
Jaya Negara mejelaskan bahwa angka prevalensi stunting Kota Denpasar menunjukkan tren fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari 9 persen pada tahun 2021, angka ini berhasil ditekan menjadi 5,5 persen pada tahun 2022 di mana Pemkot Denpasar berhasil menurunkan angka stunting dari 5,5 persen di tahun 2023 menjadi 4 persen di tahun 2024 dan sampai saat ini sudah sampai 1,9 persen.
Berbagai upaya terus ditingkatkan dengan lebih bekerja keras untuk menurunkan angka stunting kedepannya di Denpasar.
Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus memperkuat program percepatan penurunan stunting melalui berbagai intervensi, baik yang bersifat spesifik maupun sensitif.
Salah satu strategi utama yang perlu kita tingkatkan adalah pelaksanaan delapan aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kota, kecamatan, dan desa.
Jaya Negara menekankan Pemkot Denpasar memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka stunting, melalui sistem manajemen data sehingga tersedia data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses tentang keluarga yang beresiko stunting.
“Saya harapkan melalui rembuk stunting ini, kita dapat menghasilkan kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah strategis pencegahan dan penurunan stunting yang akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah tahun 2026. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga non pemeritah, masyarakat, dan sektor swasta, saya yakin target penurunan stunting yang kita harapkan dapat tercapai,” ungkapnya.
Senada, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Kusuma Wijaya mengatakan melalui rembug stunting diharapkan dapat menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi untuk tahun 2025 yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
“Melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan target indikator pembangunan bidang kesehatan yaitu menurunkan prevalensi stunting pada balita di bawah usia 0-59 bulan dapat tercapai, sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif sebagai modal dasar pembangunan di Kota Denpasar,” ujarnya. (bp/ken)
