ANAK MISKIN KORBAN POLITIK?: Anak-anak super miskin di Bali tidak menjadi prioritas perubahan struktur APBD 2023 yang justru mengakomodasi aspirasi peningkatan pendapatan perangkat desa menjadi 31,44 miliar dan Rp11,448 miliar untuk insentif kepala desa.
DENPASAR, Balipolitika.com- Berdalih tak ada dana untuk pendidikan anak-anak super miskin di Bali sehingga SMA Negeri Bali Mandara yang terbukti menaikkan harkat dan martabat SDM Bali hingga lepas dari garis kemiskinan dipreteli keistimewaannya, Pemprov Bali malah mempertontonkan pertunjukkan penjor yang menyedot anggaran APBD Bali senilai Rp3,5 miliar rupiah.
Teranyar, Pemprov Bali bersama legislatif juga sepakat meningkatkan insentif perangkat desa dalam pembahasan final pansus dengan TAPD Provinsi Bali tentang APBD Induk 2023.
Eksekutif dan legislatif Bali seolah tidak peduli alias tutup mata pada jebolnya pendidikan Bali di mata nasional yang salah satu indikasinya adalah turunnya peringkat SMA Negeri 4 Denpasar sebanyak 223 poin mengacu data Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP) tentang Top 1000 sekolah tahun 2022 berdasarkan nilai UTBK.
Padahal, perubahan postur APBD Bali 2023 yang memasuki pembahasan tahap akhir membuka celah lebar bagi eksekutif dan legislatif Bali bila serius ingin lebih peduli pada sektor pendidikan. Sayangnya, bukannya Sekolah Bali Mandara yang diselamatkan, malah kepala desa yang sudah hidup nyaman dibikin tambah nyaman dengan tambahan insentif.
Disepakati perubahan pendapatan daerah dari Rp5,741 triliun menjadi Rp6,632 triliun atau bertambah sebesar Rp891,09 miliar disebabkan oleh peningkatan PAD, dana transfer, dan DID.
Sedangkan belanja meningkat dari Rp5,631 triliun menjadi Rp7,274 triliun; dari rencana surplus 1,93 persen menjadi defisit 9,67 persen.
Peningkatan belanja, disebabkan peningkatan kebutuhan anggaran untuk BKK ke kabupaten sebagai dampak bencana alam banjir dan lain-lain.
Ketua DPD Golkar Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry mengapresiasi perubahan struktur APBD 2023 mengakomodasi aspirasi peningkatan pendapatan perangkat desa menjadi 31,44 miliar dan Rp11,448 miliar untuk insentif kepala desa.
“Untuk perangkat desa, sekdes Rp500 ribu dan kaur Rp300 ribu. Untuk rencana, bantuan BKK kepada kabupaten yang terdampak bencana banjir sebesar Rp200 miliar diharapkan betul-betul diberikan sesuai dengan usulan dari daerah,” ucap politikus asal Desa Banyuatis, Buleleng itu.
Lebih lanjut dikatakan kalau memungkinkan infrastruktur, pura atau merajan dan rumah-rumah masyarakat juga dibantu. Direncanakan ketok palu 22 November 2022.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kondusivitas pembahasan kepada eksekutif maupun badan anggaran. Ke depan, Golkar akan bahas secara khusus dan mendasar terkait keadilan dalam pemberian bantuan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) kepada desa adat, di mana desa adat yang besar, baik jumlah banjar adat dan penduduk atau krama mendapat bantuan BKK yang sama besarnya dengan desa adat yang kecil,” katanya. (bp)
