DENPASAR, Balipolitika.com– Gubernur Bali, Wayan Koster beserta Jajaran Forkopimda Bali menghadiri Gelar Agung Pecalang Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin, 1 September 2025.
Gubernur Bali didampingi jajaran Forkopimda hadir langsung di tengah tengah pecalang dari Kabupaten/kota se Bali seraya memekikkan yel-yel mendukung dan menyemangati pecalang Bali untuk bersama-sama menjaga Gumi Bali aman, damai dan tentram.
“Pecalang Bali, Bali Aman, Bali Aman, Bali Aman, Merdeka,” pekik Gubernur yang diikuti seluruh pecalang.
Dalam Gelar Agung Pecalang Bali yang juga dihadiri Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Pecalang Bali menyampaikan pernyataan sikap.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Pecalang Desa Adat Peminge Nusa Dua Badung, Nyoman Beker disampaikan bahwasannya Pacalang Bali tegas menolak segala bentuk aksi demonstrasi yang berpotensi anarkis di wilayah Bali menyusul adanya informasi rencana aksi pada Senin, 1 September 2025.
Pecalang menegaskan bahwa tanah Gumi Bali adalah tanah kelahiran, tempat hidup, dan ruang membangun kehidupan yang sejahtera serta bahagia secara niskala-sekala.
Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat Bali bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kesucian Bali dari ancaman tindakan anarkis.
“Kami tidak rela keamanan Bali yang selama ini sangat kondusif dirusak oleh aksi-aksi demonstrasi yang tidak bertanggung jawab dan bersifat anarkis,” ucapnya.
Pacalang Bali juga menegaskan akan membela Bali secara niskala-sekala dari perbuatan pihak manapun yang berusaha menodai kesucian tanah Gumi Bali.
Mereka mendukung penuh aparat TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, sekaligus meminta tindakan tegas terhadap pelaku anarkis yang melanggar hukum.
Selain itu, Pacalang Bali menyatakan siap bekerja sama dengan aparat keamanan negara dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Bali agar tetap damai, aman, dan harmonis.
Menariknya, di sela-sela Gelar Agung Pecalang Bali itu sejumlah pecalang tampak menagih janji Gubernur Bali, Wayan Koster, khususnya soal mobil patroli dan honor.
“Pak alokasikan mobil pecalang, Pak. Tiap MDA satu saja, Pak. Kalau ke sini saya biar tidak paling cari transport, Pak,” ucap salah seroang pecalang dijawab ya, ya, ya oleh Koster.
“Pak Gub, mana janji insentifnya? Jangan sekadar omon-omon saja. Kasihan pecalang. Buktikan,” timpal pecalang lainnya yang hadir di lokasi acara.
Diketahui dalam Perda Desa Adat Bali No. 4 Tahun 2019, pecalang diakui sebagai bagian dari perangkat desa adat di mana tugasnya berbasis ngayah alias pengabdian sukarela, bukan profesi bergaji tetap.
Adapun wacana pemberian insentif pecalang sudah dilempar sejak 2019, bahkan dibahas dalam forum DPRD dan tokoh adat, namun hingga 6 tahun lamanya, statusnya masih digantung alias belum turun jadi kebijakan konkret.
Pada 17 Mei 2025 serangkaian Gelar Agung Pecalang I di Renon, Denpasar, Sekretaris Pasikian Pecalang Bali, Ngurah Pradnyana mengatakan belum ada komunikasi resmi soal insentif pecalang.
Meski demikian, Ketua MDA Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengaku siap mengupayakan insentif karena peran pecalang sangat penting, namun juga sebatas wacana hingga saat ini. (bp/ken)
