DORONG: Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com – Fenomena melonjaknya pendaftar di jalur Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) jenjang SMP dan SMA/SMK negeri di Provinsi Bali kembali terulang pada hari terakhir pendaftaran.
Tren ini yang konsisten terjadi dalam lima tahun terakhir, membawa konsekuensi serius bagi sekolah-sekolah swasta.
Sebuah indikasi perlunya perhatian lebih terhadap keseimbangan ekosistem pendidikan di Pulau Dewata.
Melihat kondisi ini, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali Gede Ngurah Ambara Putra menekankan pentingnya sinergi yang setara dan inklusif dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan.
Antusiasme masyarakat terhadap sekolah negeri adalah refleksi harapan keadilan pembiayaan pendidikan.
“Namun dibalik itu, kita harus melihat pendidikan di Bali sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana sekolah swasta memiliki peran strategis dan kualitas yang tak kalah penting,” ujar Ketua BMPS.
Ditegaskan, bahwa sekolah-sekolah swasta di Bali tidak hanya siap menjadi solusi, tetapi juga mitra sejajar dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi setiap anak.
Kehadiran sekolah swasta sangat esensial untuk menyediakan beragam pilihan kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik setiap peserta didik.
“Kami berharap Dinas Pendidikan dapat bersinergi dan secara aktif mempromosikan seluruh potensi pendidikan yang ada di Bali, baik negeri maupun swasta sebagai pilihan yang sama-sama berkualitas,” tegasnya.
Ngurah Ambara juga menyoroti pentingnya sekolah negeri untuk tidak memaksakan penambahan kuota yang dapat menggerus kualitas pendidikan, serta mengancam keberlanjutan sekolah swasta.
BMPS Bali berharap agar ke depan, alokasi pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sekolah negeri saja, melainkan mencakup seluruh institusi pendidikan, termasuk sekolah swasta.
“Pemerataan pembiayaan ini sangat krusial, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang berstatus semi mandiri, atau masih sangat membutuhkan subsidi,” terangnya.
Sembari menyampaikan, dengan adanya dukungan finansial yang lebih adil dan merata, diharapkan sekolah swasta dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas, dan bersama-sama dengan sekolah negeri membangun ekosistem pendidikan yang kuat dan inklusif di Bali.
“Ini adalah langkah nyata menuju pembangunan anak bangsa yang utuh, tanpa membedakan status sekolahnya,” imbuhnya.
Ngurah Ambara menambahkan, BMPS Bali mengajak seluruh pihak untuk meninggalkan dikotomi antara pendidikan negeri dan swasta.
Tujuan kita bersama adalah membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
“Ini hanya bisa terwujud jika kita berkolaborasi, memaksimalkan peran setiap lembaga pendidikan, dan memastikan setiap anak memiliki akses ke sekolah yang terbaik baginya, tanpa memandang status negeri atau swasta,” pungkasnya. (Bp)
