DENPASAR, Balipolitika.com— Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Denpasar resmi menyerahkan surat permintaan untuk bertemu dan berdialog langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Bali pada Selasa 2 Juli 2025.
Surat tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Denpasar, Arya Nata Wijaya, di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar.
Pertemuan yang diminta ini bertujuan untuk menyampaikan secara langsung sikap dan keresahan DPC GMNI Denpasar atas dugaan pencemaran bahan bakar minyak (BBM) yang akhir-akhir ini menimbulkan kegelisahan masyarakat Bali.
Sejumlah laporan mengenai kendaraan mogok setelah mengisi BBM menjadi dasar kekhawatiran yang dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius.
“Kita telah menyampaikan keresahan ini di hadapan publik. Sekarang kami hadir dan ingin bertemu langsung dengan penentu kebijakan di legislatif. Kami mendesak DPRD Bali mengambil langkah konkret dalam menyikapi masalah BBM di Bali yang jelas-jelas merugikan masyarakat,” tegas Arya Nata Wijaya usai penyerahan surat.
Dalam surat bertanggal 1 Juli 2025 itu, DPC GMNI Denpasar menekankan pentingnya respons cepat dan transparan dari DPRD Bali atas isu BBM tercemar ini.
Mereka berharap pertemuan dan dialog tersebut dapat menjadi ruang penyampaian aspirasi rakyat, serta mendorong tindakan nyata untuk menjaga kualitas dan keamanan BBM di wilayah Bali.
Selain itu, Arya menegaskan bahwa GMNI Denpasar tidak bergerak sendiri.
“Kami GMNI akan merangkul masyarakat, khususnya para driver yang selama ini paling terdampak dan resah akan masalah ini. Kita akan datang bersama-sama ke DPRD untuk mendengarkan langsung penjelasan dan solusi dari Pertamina dan DPRD Bali,” ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret advokasi mahasiswa dalam mengawal isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan publik, sekaligus memperkuat fungsi kontrol terhadap institusi negara dan korporasi energi yang beroperasi di Bali. (bp/jk/ken)
