DENPASAR, Balipolitika.com– Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa memimpin Rapat Paripurna DPRD Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Denpasar, Senin, 23 Juni 2025.
Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta yang mengikuti Retreat Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.
Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah masukan terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara I Made Supartha meminta eksekutif serius terhadap beberapa hal.
Pertama, agar seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD bersifat realistis, terukur, serta adaptif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal, termasuk perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan geopolitik ekonomi dunia.
Kedua, pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif, terutama generasi muda, kaum perempuan, dan komunitas sipil, dalam setiap tahapan implementasi pembangunan, guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Ketiga, penguatan terhadap prioritas Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali agar tidak sekadar dimaknai sebagai pengadaan infrastruktur digital, namun juga mencakup peningkatan literasi digital, penguatan keamanan siber, dan perlindungan data pribadi masyarakat Bali.
Keempat, penekanan terhadap 6 bidang prioritas tersebut harus dikawal dengan semangat gotong royong, tata kelola yang bersih dan transparan, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Bali.
Fraksi Golkar DPRD Bali melalui juru bicaranya Nyoman Wirya menyoroti pentingnya RPJMD sebagai pedoman strategis bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD tahunan.
Pihaknya menilai dokumen tersebut penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan di semua lini.
Dalam laporan keuangan tahun 2024, Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah mencapai Rp7,82 triliun dari target Rp6,87 triliun.
Namun pembiayaan yang terealisasi hanya 29,15 persen menjadi catatan tersendiri.
Fraksi Golkar juga menyoroti adanya Silpa sebesar Rp623,73 miliar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas rakyat.
Terkait rencana Gubernur Bali membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pangan, Air, Energi dan Transportasi, Fraksi Partai Golkar mendorong dibentuk juga BUMD Pariwisata serta diperkuatnya dasar hukum pembentukan BUMD-BUMD dan Perseroda tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).
Fraksi Golkar DPRD Bali juga menyinggung kesiapannya untuk memberikan masukan dan kajian agar permasalahan sampah di Bali segera teratasi dengan solusi yang tepat.
Fraksi Gerindra dan PSI melalui jubir Gede Harja Astawa menilai perencanaan daerah harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan politik.
Oleh sebab itu, RPJMD harus didorong agar tersinkronisasi dengan perencanaan nasional sehingga terjadi sinergi antar level pemerintahan.
Fraksi Gerindra dan PSI juga memberikan apresiasi atas capaian opini WTP ke-12 dari BPK RI, namun mengingatkan agar keberhasilan ini tidak hanya dinilai dari kepatuhan administratif, tetapi dari dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Terakhir, juru bicara Fraksi Demokrat–NasDem, I Gede Ghumi Asvatham mengapresiasi penyelesaian RPJMD 2025–2029 yang dinilai sinkron dengan RPJMN nasional serta memperhatikan potensi dan karakteristik lokal Bali.
Fraksi Demokrat–NasDem memandang penyusunan visi dan misi yang memuat 22 misi serta 6 program prioritas telah mengakomodasi kebutuhan daerah.
Mendukung capaian opini WTP ke-12 yang diraih Pemprov Bali, Fraksi Demokrat–NasDem mengingatkan agar eksekutif segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dalam waktu 60 hari.
Lebih jauh, Fraksi Demokrat–NasDem mendorong agar kinerja birokrasi ditingkatkan demi pelayanan publik yang lebih baik mengingat fakta-fakta di lapangan menunjukkan banyak ancaman dihadapi Pemprov Bali. (bp/ken)
