DENPASAR, Balipolitika.com— Meski di tengah keterbatasan anggaran, komitmen Bawaslu untuk memperkuat pengawasan partisipatif tak pernah surut.
Melalui rapat finalisasi modul Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), Bawaslu menegaskan langkah serius untuk terus melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses pemilu demi tegaknya demokrasi yang jujur dan adil.
Dalam forum tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenty, menyebut ada dua hal penting dalam agenda P2P 2025.
Pertama, memastikan program pendidikan pengawasan partisipatif berjalan efektif di tengah efisiensi.
Kedua, menjaga pengawasan terhadap daftar pemilih berkelanjutan agar tidak ada celah kecurangan.
“Kita tidak boleh berkecil hati, justru kita harus menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan, api pengawasan partisipatif tetap berkobar. Ini bukan sekadar program, ini gerakan bersama,” tegas Lolly.
Lanjut Lolly, P2P merupakan prioritas Nasional. Meski terjadi penyesuaian anggaran, semangat partisipasi masyarakat tetap dijaga dengan metode daring dan tatap muka terbatas.
“Target kita tetap besar: 16.000 kader pengawas partisipatif di seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, kita mulai dengan 13 titik strategis yang tersebar dari Banten sampai Papua Barat Daya,” ujar Lolly.
Adapun 13 titik awal pelaksanaan P2P meliputi: Banten, DIY, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menanggapi yang disampaikan Lolly, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menegaskan bahwa Bawaslu Bali siap mendukung penuh pelaksanaan P2P, khususnya dalam memperkuat pengawasan partisipatif di tingkat lokal.
“Kami di Bawaslu Bali memandang pendidikan pengawasan partisipatif ini sebagai pondasi penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat di masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya soal hadir di TPS, tapi ikut memastikan prosesnya jujur, adil, dan inklusif,” ujar Ariyani yang tergabung secara daring, Rabu 11 Juni 2025.
Ia menambahkan, kendati Bali belum masuk di titik awal pelaksanaan, Bawaslu Bali akan mengupayakan agar komunitas-komunitas lokal, terutama yang selama ini sudah menjadi mitra pengawasan, bisa terus terlibat aktif.
“Kami akan fokus memperluas jangkauan, bukan hanya ke komunitas yang sudah pernah terlibat, tapi juga membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil lainnya. Pengawasan partisipatif harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program formalitas,” tegasnya.
Di sisi lain, Ariyani juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan daftar pemilih.
“Daftar pemilih harus terus diawasi, agar hak suara masyarakat Bali terjaga, tidak ada yang tercecer, tidak ada yang terabaikan. Ini kerja kolektif, dan kami di Bawaslu Bali akan bekerja sebaik-baiknya untuk itu,” tutup Ariyani. (bp/jk/ken)
