DENPASAR, Balipolitika.com– Bawaslu Bali menegaskan bahwa tugas dan fungsi pengawasan pemilu yang dilaksanakan jajarannya telah berkontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi di Pulau Bali.
Penegasan ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024, Rabu (4/6/2025) di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa, Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
FGD yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan ini membahas indikator demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta aspek kepemiluan yang menjadi ranah utama pengawasan Bawaslu.
Dalam forum tersebut, Wirka menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dan edukatif.
“Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk memastikan seluruh tahapan pemilu/pemilihan berjalan jujur, adil, dan demokratis. Dalam Pemilu maupun Pilkada 2024, kami secara aktif melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan melekat di lapangan. Salah satunya terkait dugaan pemaksaan memilih di beberapa TPS, yang telah kami tindaklanjuti secara tuntas melalui prosedur pengawas yang berlaku,” ujar Wirka.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tidak adanya permohonan sengketa hasil Pemilu dan Pilkada 2024 dari Bali di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi indikator kuat bahwa pengawasan telah dijalankan secara efektif dan menyeluruh di semua tingkatan.
“Ini bukan semata karena tak ada sengketa, tapi karena kepercayaan publik terhadap proses demokrasi meningkat, dan itu merupakan hasil kerja kolektif pengawas pemilu yang hadir mengawal suara rakyat dari TPS hingga rekapitulasi akhir,” tegasnya.
Diskusi ini juga menjadi wadah untuk memverifikasi data kuantitatif dan menggali data kualitatif terkait indikator IDI yang dihimpun melalui review media, dokumen, serta masukan langsung dari partisipan.
Tujuan utamanya adalah memberikan konteks yang utuh atas perkembangan demokrasi daerah, serta meningkatkan akurasi pengukuran yang menjadi dasar evaluasi kebijakan nasional.
“Melalui forum seperti ini, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai lembaga pengawas, tapi juga sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang terus belajar dan beradaptasi,” tambah Wirka.
Acara dibuka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Gede Suralaga.
Diskusi berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif dari berbagai unsur, menandai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi. (bp/jk/ken)
