BALI, Balipolitika.com – Hampir seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP), berkumpul di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (16/5).
Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta serta bupati dan wakil bupati se-Bali kecuali dari Kabupaten Karangasem kompak mengikuti pembekalan bahkan menginap di Sekolah Partai PDIP sejak Jumat-Minggu (16-18/5).
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP, agar menjaga integritas dan tidak tersangkut persoalan hukum selama menjalankan pemerintahan.
Hal tersebut Megawati sampaikan, dalam pengarahan tertutup di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5/2025).
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, mengatakan Megawati meminta seluruh daerah untuk selalu bersiaga menghadapi berbagai tantangan.
“Ibu concern betul tadi dalam briefingnya agar perhatian, eh kamu perhatikan global climate change. Khususnya daerah-daerah pesisir yang cukup berbahaya, maka menanam mangrove menjadi penting, itu perhatiannya,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, Megawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik yang memudahkan masyarakat.
“Inovasi untuk pelayanan publik kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah memerhatikan betul layanan publik yang memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya soal lingkungan dan pelayanan publik, Megawati turut menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama terkait potensi persoalan hukum.
“Dan ada juga, awas ya, masalah-masalah hukum. Jadi soal integritas yang mesti terbangun itu sesuatu yang penting yang bisa saya sampaikan di public,” ucap Ganjar.
Dalam acara ini, Megawati dengan putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, serta sejumlah pengurus pusat PDIP. Mereka di antaranya Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Ronny Talapessy, Yasonna Laoly, dan Yuke Yurike.
Acara ini di hadiri langsung sejumlah pengurus DPP PDIP, di antaranya Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, Ribka Tjiptaning, Sri Rahayu, Deddy Yevri Sitorus, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, dan Mindo Sianipar.
Wakil Sekjen PDIP, Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara PDIP Yuke Yurike, kader PDIP Abdullah Azwar Anas serta Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.
Ganjar juga menegaskan hal tersebut, bukan dalam rangka membangun soliditas menjelang Kongres PDIP. “Oh enggak, enggak,” kata Ganjar dalam konferensi pers pada sela-sela acara tersebut.
Ganjar mengatakan, acara tersebut merupakan pembekalan bagi seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
“Kalau ini kebetulan saya dan Mas Djarot, Mas Djarot di Diklat, saya urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retret partai kita,” ujarnya.
Dia menjelaskan acara ini bertujuan mensinkronisasikan program kerakyatan partai dengan program kepala daerah.
“Kalau kita melihat kemarin ya sehingga kita sinkron, kita mencoba mengharmonisasi yang ada di situ,” ucap Ganjar.
Oleh karena itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini, menegaskan bahwa acara ini tak berkaitan dengan kongres. “Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti secara tersendiri,” ungkapnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengingatkan kepala daerah harus berhati-hati dan tidak tergiur sehingga terjebak praktik korupsi.
Hal ini Mahfud sampaikan, pada saat memberi pembekalan terhadap kepala atau wakil kepala daerah yang berstatus kader PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).
Mahfud menyebutkan, jebakan korupsi harus diskusi agar kepala daerah tidak terkena kasus. Mahfud pun menuturkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum.
“Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up ałau mark down untuk mendapat kick back,” kata Mahfud.
“Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi,” kata Mahfud mengingatkan.
Oleh sebab itu, dia meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kadaluwarsanya 18 tahun. Sudah pensiun pun masih dikerjar.
“Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,” sebut Mahfud.
Pakar Hukum Tata Negara ini juga mengatakan, sekarang korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi juga baik secara vertikal maupun horizontal.
Selain greedy, kata Mahfud, korupsi juga karena sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi.
Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal, harus dibayar mahal. (BP/OKA)
