BADUNG, Balipolitika.com- Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja di Lantai III Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, Senin, 28 April 2025.
Raker Komisi I DPRD Badung menghadirkan Asisten II Ida Bagus Gede yang mewakili Sekda Badung beserta sejumlah OPD terkait meliputi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kesbangpol, Dinas Damkar, Satpol PP, BPBD Kabupaten Badung, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara didampingi Wakil Ketua I Wayan Loka Astika, Putu Dendy Astra Wijaya, dan 4 anggota lainnya, yakni Ayuk Agustin Lessy, I Made Rai Wirata, Putu Sika Adi Putra, dan I Made Tomy Martana Putra.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara yang menyebutkan bahwa raker membahas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.
“Tugas dan kewajiban kita di DPRD Badung, setelah adanya LKPJ yang disampaikan oleh Bupati Badung, kita langsung berkoordinasi dengan OPD terkait yang kita ajak bersinergitas di lingkungan Komisi I DPRD Badung,” kata Lanang Umbara.
Untuk itu, pihaknya berkeinginan mendapatkan tanggapan-tanggapan secara detail terkait LKPJ Bupati Badung, sehingga diundang sejumlah OPD terkait yang bermitra dengan Komisi I DPRD Badung guna memberikan penjelasan lebih detail.
“Nantinya hasil raker ini, kami bawa ke rapat paripurna internal untuk kami ambil keputusan,” tegasnya.
Soal permintaan OPD mengenai SDM dan personel yang terbatas, Lanang Umbara membenarkan hal tersebut, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius.
“Penambahan SDM dan sarana prasarana yang memadai wajib kita laksanakan di Kabupaten Badung karena itu sebagai sarana penunjang bagi kita di daerah Kabupaten Badung,” paparnya.
Untuk itu, Kabupaten Badung terkenal sebagai kawasan pariwisata internasional, sehingga masalah keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan wajib dijaga secara bersama-sama.
“Karena itu modal dasar kita dalam menjual pariwisata kita. Jangan sampai pariwisata kita teledor, sehingga menurunkan kelas pariwisata kita menjadi ditinggalkan oleh para wisatawan. Jika kunjungan wisatawan sepi, tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah OPD terkait pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kerja, sehingga Komisi I DPRD Badung perlu memberikan perhatian serius, yang nantinya dikoordinasikan dengan Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, yakni Bupati dan Wakil Bupati Badung.
Meski demikian, ungkapnya program Pemerintahan Kabupaten Badung memprioritaskan semua sarana prasarana yang menunjang pariwisata yang ada di Kabupaten Badung.
“Di sana kan ada keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan. Sekarang juga sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan adanya Program Badung Terang,” urainya.
Hal tersebut sudah diusulkan kepada Pemkab Badung agar seluruh kawasan Badung diterangi oleh lampu-lampu, sehingga saat malam hari Badung menjadi terang sebagai salah satu modal mengurangi tindakan-tindakan kriminalitas yang terjadi selama ini.
Terkait kejadian viral di media akibat “Saudara dari Timur”, OPD didorong segera mengambil langkah-langkah khusus lewat rapat kerja lintas komisi DPRD Badung dan lintas OPD serta mengundang Aparat Penegak Hukum (APH), seperti TNI, kepolisian, dan tokoh-tokoh adat.
Rapat kerja lintas komisi dan lintas OPD ini diharapkan menjadi ajang duduk bersama guna membahas solusi terhadap kejadian tersebut yang berdampak kurang baik bagi pariwisata Bali.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau “tokoh-tokoh dari Timur” agar bisa memberikan penyadaran kepada saudara-saudaranya untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan keamanan dan kenyamanan di Bali, khususnya di Kabupaten Badung.
“Hal ini perlu kami lakukan melalui rapat lintas Komisi dan lintas OPD dengan melibatkan pecalang. Begitu juga dari Satpol PP serta tokoh masyarakat lainnya yang memiliki potensi kemampuan menjaga keamanan wilayahnya, itu yang kami undang sehingga masalah tersebut bisa diatasi bersama-sama,” tegasnya. (bp/ken)
