DENPASAR, Balipolitika.com– Setelah sempat menggelar acara temu media, sejumlah peserta seleksi Calon Anggota KPID Bali 2024-2027 kembali menuntut transparansi publik dengan menyurati DPRD Bali via online.
Surat tersebut menyikapi Berita Acara Nomor 000.1.5/4212/PSD/DPRD tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2024-2027.
Perwakilan dari peserta seleksi calon Anggota KPID Bali tersebut, I Gusti Ngurah Erlangga Bayu R.P., SE, MBA berharap dengan surat tersebut DPRD Bali melalui Komisi I secara terbuka dan transparan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi Anggota KPID Provinsi Bali 2024-2027, khususnya terkait dengan ketidaksesuaian jumlah peserta uji kelayakan dan kepatutan serta mekanisme penyelenggaraan uji yang seharusnya bersifat terbuka.
Kemudian, menyediakan transparansi hasil penilaian seleksi dengan membuka informasi terkait kriteria, bobot, dan pengaruh hasil uji kompetensi terhadap penilaian uji kelayakan dan kepatutan peserta seleksi calon anggota KPID Bali periode 2024-2027.
Selanjutnya, membuka akses publik terhadap dokumentasi dan rekaman pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memastikan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Selain itu juga mengeluarkan rekomendasi perbaikan agar prosedur seleksi ke depan dapat sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.01/P/KPI/07/2014 atau aturan terbaru.
“Surat ini sebagai bentuk partisipasi dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses seleksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,” tandasnya.
Angga berharap Ketua DPRD Provinsi Bali segera memberikan tindak lanjut yang konstruktif demi terwujudnya proses seleksi yang adil dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku saat ini.
Untuk diketahui surat ini juga ditembuskan ke Bapak Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Ubaidillah, Kepala ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, S.H, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya. (bp/ken)
