BADUNG, Balipolitika.com– Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar menolak semua gugatan Bendesa Adat Pererenan I Gusti Ngurah Rai Suara atas Bupati Badung terkait polemik tanah negara di Tukad Surungan dan Tukad Bausan di Desa Adat Pererenan.
Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar ini dibacakan Majelis Hakim PTUN Denpasar, Selasa, 25 Februari 2025.
Pemkab Badung melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim PTUN Denpasar atas Keputusan memenangkan Bupati Badung atas gugatan perkara yang diajukan penggugat Bendesa Adat Pererenan I Gusti Ngurah Rai Suara.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Badung, dengan Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), yang telah mengawal kasus ini hingga dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim PTUN Denpasar,”kata Surya Suamba di Puspem Badung, Rabu, 26 Februari 2025.
Sementara itu dari siaran persnya, Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sutrisno Margi Utomo menyatakan, dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka secara yuridis objek sengketa tersebut tetap sah, sehingga upaya inventarisasi tanah-tanah oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah yang telah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Badung, sesungguhnya perlu didukung bersama.
Karena sesuai dengan hakikat atau filosofis dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Oleh sebab itu Kejaksaan hadir selaku Jaksa Pengacara Negara dalam rangka mempertahankan aset daerah, guna meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” tegasnya.
Seperti diketahui, Bendesa Adat Pererenan I Gusti Ngurah Rai Suara menggugat Bupati Badung. Adapun materi gugatan yaitu, Keputusan Bupati Badung Nomor: 604/01/HK/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kecamatan Mengwi beserta lampirannya khususnya menyangkut tanah Tukad Surungan dan Tukad Bausan di Desa Adat Pererenan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Kedua, Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-510302-14052024-001 tanggal 14 Mei 2024 yang menetapkan PT. Pesona Pantai Bali untuk mendirikan bangunan gedung baru.
Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, kurang lebih selama 5 bulan, PTUN Denpasar memutuskan tergugat (Bupati Badung) dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II (objectum litis) dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan penggugat ditempatkan pada posisi yang dikalahkan dalam sengketa a quo di mana penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000. (bp/ken)
