DENPASAR, Balipolitika.com– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya, S.E., M.H. atau yang akrab disapa De Gadjah menyoroti sikap sejumlah kepala daerah di Bali yang tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pasca dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Republik Indonesia, Kamis, 20 Februari 2025.
Retret 21-28 Februari 2025 tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan kepala daerah di mana pembekalan kepala daerah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Diduga, ketidakhadiran mereka disebabkan oleh instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari kader PDI Perjuangan menunda mengikuti retret tersebut.
Instruksi ini muncul di tengah situasi politik pasca Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku yang masih hilang sampai detik ini.
De Gadjah menyatakan pentingnya kepala daerah mematuhi arahan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat lewat pajak.
“Intinya kepala daerah dipilih oleh rakyat, kepala daerah harus mengikuti instruksi dari Presiden. Kan ini program Presiden, seharusnya ya datang (ikut retret, red). Tapi kalau nggak datang, itu ya kembali lagi ke kebijakannya masing-masing. Mau mengikuti partai, silakan. Saya tidak komentar urusan internal partai. Kalau urusan rakyat itu yang saya komentari. Nggih, kalau untuk urusan internal partai saya nggak komentar,” ujar De Gadjah, Sabtu, 22 Februari 2025.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Jumat 21 Februari 2025 mengatakan bahwa terdapat sejumlah kepala daerah se-Indonesia yang tidak mengikuti agenda retret hari pertama di Akmil Magelang pada Jumat, 21 Februari 2025.
Retret di Akmil Magelang ini rencananya diikuti oleh 503 kepala daerah se-Indonesia yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025.
Ia mengatakan panitia sudah berusaha menghubungi para kepala daerah yang belum hadir di hari perdana retret pada Jumat, 21 Februari 2025 dan hasilnya terdapat 48 kepala daerah yang bolos atau tidak hadir tanpa keterangan, 5 kepala daerah mengajukan izin sakit, dan 1 karena acara keluarga.
Dari jumlah ini, tercatat 9 kepala daerah dari Bali yang tidak hadir alias bolos terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota. (bp/tim)
