AUDENSI: (Kanan) Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, saat diwawancarai seusai rapat dengan Disdikpora Bali, Senin, 17 Februari 2025. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Balipolitika.com- Pasca digelarnya pertemuan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali dengan Komisi IV DPRD Bali, Ketua Komisi IV, I Nyoman Suwirta banyak infrastruktur sekolah di Bali yang bermasalah, terlebih minimnya anggaran membuat permasalahan ini semakin kompleks sehingga berdampak terhadap kualitas sektor pendidikan Bali.
Ditemui wartawan usai pertemuan yang berlangsung, Mantan Bupati Klungkung tersebut lebih jauh menjelaskan, permasalahan infrastruktur yang menghantam sektor pendidikan Bali diantaranya adalah soal akses jalan menuju sekolah-sekolah, terbentur masalah pembebasan lahan yang rata-rata dimiliki oleh pribadi bahkan pengembang yang belum menyetujui pemanfaatan tanah mereka untuk dijadikan akses jalan menuju sekolah, Senin, 17 Februari 2025.
“Sehingga kami menugaskan sekolah bentuk tim segera pembebasan lahan itu sebenarnya masalahnya biasa saja. Anggaran kita belum cukup mengcover dan kerusakan terus terjadi kadang kalo kita mau jujur inventarisir semua masalah mungkin anggaran yang dibutuhkan makin besar makin besar nah tentu ini dilema di satu sisi ingin meningkatkan kualitas pendidikan, satu sisi perlu penunjang,” imbuhnya.
Adanya polemik yang terjadi, membuat Suwirta selaku perwakilan dari Komisi IV berharap, Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster, dapat berkoodinasi dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar Bali bisa mendapatkan anggaran lebih untuk sektor pendidikan.
Hal tersebut bertujuan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan menggali potensi daerah masing-masing, sehingga bisa berdampak positif bagi kemandirian Provinsi Bali.
“Yang disampaikan tadi sebagian besar infrastruktur terutama Karangasem malah ada 1 sekolah punya 6 rombel tapi mereka cuma punya ruang kelas 24 bayangkan mereka harus belajar daring dari segi karakter susah ngawasi, sehingga kami dengan anggaran 7,5 milyar itu kami kawal mudah-mudahan Tahun 2026 kan susun anggaran bisa terpenuhi,” paparnya.
Sementara usulan dari sekolah-sekolah merumuskan bahwa, akan mengupayakan memasukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), walaupun pembahasannya belum sampai ke kebupaten karena adanya keterbatasan anggaran.
“Ketika menggunakan pagu usulan Rp 1 triliun pagu hanya 50 persen saja maka dari itu kami tidak patokan dengan 20 persen itu tapi bukan masalah 20 persen tapi berapa kebutuhan anggaran kalau benar-benar berpihak pada pendidikan. “Astungkara pendidikan tidak kena (efisiensi anggaran, red) kami sudah koordinasi dengan Kabupaten tidak ada pemangkasan hanya jalan dan irigasi,” pungkasnya. (bp/gk)
