TUNTUT KEADILAN: Suasana intimidasi, pembubaran paksa, dan pelarangan liputan People’s Water Forum (PWF) atau Forum Air Milik Rakyat di Hotel Orange Jalan Hayam Wuruk Denpasar pada Senin, Selasa, dan Rabu, 20-23 Mei 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com– Tragedi pembubaran paksa People’s Water Forum (PWF) 2024 atau Forum Air Milik Rakyat di Hotel Orange Jalan Hayam Wuruk Denpasar pada Senin, Selasa, dan Rabu, 20-23 Mei 2024 dipastikan berlanjut ke proses hukum.
Mendapatkan dukungan moral dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang mengutuk aksi ormas Patriot Garuda Nusantara alias PGN di mana Wakil Senopati Nusantara PGN, Pariyadi alias Gus Yadi hadir langsung di lokasi saat ancaman, intimidasi, pembubaran paksa, dan pelarangan liputan terjadi.
Pasca tragedi pembubaran paksa People’s Water Forum (PWF) 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berjanji akan menemui dan menampung semua aspirasi peserta PWAF 2024 soal keterbatasan akses air untuk warga Bali.
“Nanti kalau ada aspirasinya (PWF) akan saya tanya. Akan saya datangi dan akan undang juga,” kata Basuki di ITDC The Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 24 Mei 2024 di hadapan awak media dalam konferensi pers Closing Ceremony World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Centre.
Seminggu berlalu sembari memastikan event internasional World Water Forum ke-10 sukses digelar, Panitia People Water Forum 2024 memutuskan menempuh jalur hukum dengan melapor ke Polda Bali, Selasa, 28 Mei 2024.
Mendampingi Panitia PWF 2024, Koalisi Bantuan Hukum Untuk Demokrasi melakukan pelaporan dugaan tindak pidana ke Polda Bali mengenai tindakan anti demokrasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) pada kegiatan The People Water Forum 2024 yang sebelumnya berjalan mulus selama 20 tahun di Kyoto (2003), Meksiko (2006), Istanbul (2009), Marseille (2012), Daegu (2015), Brasilia (2018) dan Dakar (2022).
“Merespons tindakan anti demokrasi dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Patriot Garuda Nusantara dan kelompok lainnya pada kegiatan The People Water Forum (PWF) 2024, di Hotel Oranjje tanggal 20-23 Mei 2024, Koalisi Bantuan Hukum Untuk Demokrasi berencana melaporkan tindakan tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Adapun yang menjadi dasar pelaporan adalah berkaitan dengan perampasan kemerdekaan, tindakan kekerasan fisik atau pengeroyokan, dan juga tindakan pencurian atau perampasan karya seni panitia dan peserta The People Water Forum (PWF) 2024,” demikian bunyi surat elektronik yang diterima redaksi Balipolitika.com, Selasa, 28 Mei 2024.
Dikonfirmasi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi yang namanya tertera dalam surat elektronik tersebut membenarkan rencana pelaporan ke Polda Bali menyikapi tragedi People Water Forum di Hotel Orange Jalan Hayam Wuruk Denpasar pada Senin, Selasa, dan Rabu, 20-23 Mei 2024.
“Panitia bersama tim hukum melaporkan dugaan tindak pidana oleh ormas dalam People Water Forum 2024 dan mendesak pengusutan dugaan keterlibatan aparat dalam mobilisasi kekerasan dan pembubaran. Setidaknya ada 3 tindak pidana yang dilaporkan, yakni terkait perampasan kemerdekaan, pencurian dengan kekerasan, dan pengeroyokan,” ungkap Rezky Pratiwi, Selasa, 28 Mei 2024. (bp/ken)
