DENPASAR, Balipolitika.com– Pemerintah Provinsi Bali tampaknya inkonsisten menciptakan layanan angkutan umum berkelanjutan bagi masyarakat Pulau Dewata.
Buktinya, mengaspal sejak tahun 2020, operasional Bus Trans Metro Dewata resmi berhenti mulai Rabu, 1 Januari 2025.
Disusui oleh pemerintah pusat selama 4 tahun, Pemprov Bali tampaknya tidak siap menganggarkan biaya pengelolaan yang menyentuh angka Rp90 miliar per tahun.
Perlu dicatat, layanan Trans Metro Dewata merupakan program pemerintah pusat dengan sumber penganggaran melalui APBN Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Dirjen Perhubungan Darat.
Berakhirnya suntikan dana pusat ini mengacu Nota Kesepakatan Nomor HK.201/8/16/DRJD/2019 tentang Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Denpasar di mana perjanjian serupa juga dilakukan di Solo dan Medan.
Bedanya, jika di Bali game over, di Solo dan Medan, program yang berpihak kepada masyarakat luas ini berlanjut karena dirasakan manfaatnya.
Khusus di Medan, keberlanjutan program ini bisa dilihat di akun Instagram teman-bus.
“Hai Temanku! Pengguna setia Trans Metro Deli, mulai tanggal 16 Agustus 2024 pengelolaan Layanan Teman Bus Trans Metro Deli akan diambil alih oleh Pemerintah Kota Medan @dishub_medan. Untuk layanan dan informasi selanjutnya terkait operasional serta update layanan Trans Metro Deli silakan follow juga akun @temanbusmedan. Semoga dengan pengambilalihan (handover) ini dapat mewujudkan terciptanya layanan angkutan umum yang berkelanjutan. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik karena #KamiAdaUntuk Anda,” demikian pengumuman resmi di akun Instagram teman-bus.
Akun Instagram temanbus_solo juga mengabarkan hal serupa bahwa layanan angkutan umum publik massal tersebut berlanjut.
“Per 1 Januari 2025 Teman Bus Batik Solo Trans Koridor 1, Koridor 5, Koridor 6 akan dikelola oleh Kementerian Perhubungan RI. Selain koridor tersebut akan dikelola oleh pemerintah daerah,” demikian bunyi pengumuman tersebut. (bp/ken)
