DENPASAR, Balipolitika.com- Pilkada merupakan representasi kedaulatan rakyat daerah dalam memilih pemimpin, namun realisasi suara dalam bilik belumlah cukup untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, ada proses dan prosedur penyelenggaraan yang harus dipastikan bersama kesesuaiannya dengan undang-undang.
Hal itu ditegaskan Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani selepas hadiri di kegiatan seminar nasional yang digelar KPU Denpasar di kawasan Sanur, Senin, 21 Oktober 2024.
“Jika kita hanya memilih tanpa peduli pada prosesnya, kita memberi ruang bagi manipulasi dan kecurangan untuk merusak makna sejati suara kita,” ucap Ariyani.
Menurut Anggota Bawaslu Bali tersebut, pemimpin yang amanah dan jujur tidak lahir dari proses yang korup dan manipulatif, namun terpilih melalui pilkada yang bersih, di mana setiap suara dihargai dan tidak dimanipulasi.
“Dengan mengawasi jalannya pilkada, kita bukan hanya menjaga hak suara kita sendiri, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin yang terpilih nanti adalah mereka yang benar-benar dipilih oleh rakyat, bukan oleh uang atau kepentingan golongan,” tegasnya.
Mengahiri sesinya, Ariyani berpesan bahwa mengawal proses penyelenggaraan dan mengawasi aktivitas politik dalam pilkada menjadi sebuah tanggung jawab moral yang harus diemban demi menemukan delegasi yang mewakili setiap aspirasi rakyat Bali.
“Maka kita harus berani mengawal proses demokrasi ini. Hak suara adalah kekuatan, namun kewajiban kita dalam menjaga kejujuran proses itulah yang akan menentukan masa depan Bali,” pungkas Srikandi Bawaslu Bali tersebut. (bp/ken)
