JAKARTA, Balipolitika.com- Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu besok, 20 Oktober 2024.
Prabowo dalam pidatonya menegaskan dia ingin langsung bekerja, termasuk menunaikan janji-janji kampanyenya yang terangkum dalam 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat.
Prabowo-Gibran berkeyakinan visi dan misi mereka dapat terwujud dengan menjalankan program-program prioritas tersebut.
Berikut 17 program prioritas yang disampaikan oleh Prabowo.
1. Swasembada pangan, energi, dan air
Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan yang berulang kali disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan, terutama saat masa-masa kampanye.
Prabowo menghendaki Indonesia memiliki kemandirian dalam memproduksi pangan sehingga dia pun mencanangkan sejumlah strategi untuk mewujudkan swasembada pangan, yang mencakup pencetakan lumbung-lumbung pangan (food estate) terutama untuk padi, jagung, dan singkong.
Prabowo menargetkan menambah luas lahan panen hingga 4 hektare sampai 2029.
Demi mendukung rencana itu, Prabowo juga menyoroti masalah tata kelola air.
Tata kelola air yang baik, menurut pemerintahan ke depan dalam dokumen visi misinya, menjadi penting karena tak hanya menjamin ketersediaan air saat kemarau, tetapi juga mencegah terjadinya bencana saat musim hujan.
Untuk swasembada energi, Prabowo-Gibran meyakini Indonesia dapat menjadi pemasok utama energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bioavtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau dari angin, matahari, dan panas bumi.
Keduanya optimistis pada 2029 program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 dapat tercapai.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Program prioritas kedua yang bakal dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran ialah menyempurnakan sistem penerimaan negara.
Pemerintahan ke depan berencana melaksanakan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang
Oleh karena itu, pemerintah berencana meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara, yang diharapkan mampu mendukung upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
Reformasi bidang politik, hukum, dan birokrasi juga menjadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keduanya bertekad untuk menekan praktik politik uang, meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik.
Sementara untuk reformasi bidang hukum, pemerintahan ke depan menegaskan pentingnya menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak setiap orang di mata hukum, dan adanya kepastian dalam penegakan hukum.
Kepastian hukum, menurut pasangan Prabowo-Gibran merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Kemudian, untuk mewujudkan reformasi bidang birokrasi, pemerintahan ke depan bakal melanjutkan digitalisasi dan penguatan sistem satu data terpadu.
Digitalisasi dengan satu data terpadu diyakini meningkatkan efisiensi, tata kelola, dan mendukung pembinaan karier para birokrat.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu program prioritasnya.
Keduanya meyakini korupsi merupakan biang kebocoran anggaran dan berbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara, serta dapat merusak perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk pemberantasan korupsi, pemerintahan ke depan berencana menghilangkan keuntungan yang diterima pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan keuangan negara.
Jika itu terwujud, Prabowo-Gibran optimistis ada manfaat ekonomi yang merata dan efisien, serta ada tambahan pembiayaan untuk percepatan kemajuan negara.
5. Pemberantasan kemiskinan
Pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan ke depan.
Prabowo-Gibran menargetkan pemberantasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen yang akan dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama masa kerja.
Sementara itu, pemerintahan ke depan juga menargetkan menurunkan angka kemiskinan relatif hingga di bawah 6 persen pada akhir 2029.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
Pencegahan dan pemberantasan narkoba turut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, karena keduanya meyakini penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintahan ke depan bakal memastikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba dilakukan tepat sasaran dan menyeluruh, termasuk dari membangun kesadaran dari tingkat keluarga.
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
Pemerintahan ke depan berencana melanjutkan dan meningkatkan program BPJS Kesehatan, yang didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji mengupayakan dana riset dan inovasi mencapai 1,5 persen sampai dengan dua persen dari PDB dalam 5 tahun masa kerjanya.
Demi mewujudkan itu, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi di bidang pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi diyakini sebagai keharusan.
Oleh karena itu, Prabowo-Gibran mencanangkan sejumlah strategi, di antaranya membentuk dan mengembangkan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
Pertahanan negara yang kuat menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keduanya berkeyakinan kemakmuran dan kehidupan yang damai tercipta bilamana negara kondusif dan aman.
Prabowo-Gibran juga yakin negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apa pun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa baik di kawasan maupun dunia.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
Prabowo-Gibran bertekad menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, memperkuat kesetaraan gender, dan melindungi hak-hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Demi mewujudkan itu, keduanya berjanji akan mengupayakan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kelompok disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
Pemerintahan ke depan juga menyoroti secara khusus perlindungan untuk tumbuh kembang anak- anak, termasuk kecukupan gizi mereka.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
Kepastian terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keduanya berkeyakinan pelestarian lingkungan hidup menjamin daya dukung alam yang sehat untuk generasi mendatang.
Oleh karena itu, pemerintahan ke depan menargetkan percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, menurunkan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, dan memanfaatkan teknologi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
Produksi pangan untuk tujuan swasembada sangat ditentukan oleh ketersediaan dan akses pupuk, benih unggul, dan pestisida yang terjangkau untuk petani.
Oleh karena itu, pemerintahan ke depan meyakini mereka wajib menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
Pemerintahan ke depan berjanji membangun atau merenovasi 40 rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan tercapai tiga juta rumah mulai tahun ke-2 masa kerja.
Pemerintahan ke depan yakin negara harus hadir menyediakan perumahan yang terjangkau, serta sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Oleh karena itu, pemerintahan ke depan berjanji akan memperkuat skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), serta kewirausahaan.
Kemudian, pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan memperkuat program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Masyarakat Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, kredit untuk usaha rintisan (startup), dan kredit untuk kelompok milennial bakal diperluas, dan diperbanyak demi menumbuhkan wirausaha- wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda.
Kemudian, pemerintahan ke depan juga berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya.
Upaya hilirisasi itu bakal dilakukan dengan memastikan ada transfer teknologi, pengembangan SDM lokal, dan menjaga lingkungan.
Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
Kerukunan antar-umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar-umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
Pemerintahan Prabowo-Gibran menilai pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga merupakan bagian integral dari identitas bangsa.
Oleh karena itu, pemerintahan ke depan berjanji akan menyediakan dana abadi kebudayaan yang akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. (bp/dp/ken)
