DENPASAR, Balipolitika.com– Tensi di internal Partai Hati Nurani Rakyat alias Hanura Provinsi Bali memanas jelang penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) yang diagendakan berlangsung pada bulan Juli 2025.
Buktinya, mayoritas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) bersama Fraksi Hanura di 3 kabupaten yang masih menyisakan kursi, yakni Klungkung, Buleleng, dan Karangasem, serta organisasi sayap (orsap) Lasmura dan Srikandi Hanura secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Bali, I Kadek Arimbawa alias Lolak.
Salah satu alasan paling mengemuka sekaligus fundamental adalah merosot tajamnya perolehan kursi Partai Hanura di Bali pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.
Dari sebelumnya meraih 16 kursi DPRD kabupaten/kota (termasuk 1 kursi DPRD Provinsi Bali) di Pileg 2019, kini Hanura Bali hanya bisa meraih 6 kursi.
Ketua DPC Hanura Klungkung, Wayan Buda Parwata, Selasa, 1 Juli 2025 menegaskan penurunan kursi ini adalah bukti gagalnya kepemimpinan I Kadek Arimbawa sebagai Ketua DPD Hanura Bali.
“Kami kecewa berat. Kursi Hanura Bali anjlok. Padahal saat Pak Ketua terpilih, Beliau berjanji siap mundur jika gagal menaikkan perolehan kursi. Kenyataannya bukan naik, malah anjlok ke titik terendah,” tegas WB Parwata.
Anggota DPRD Kabupaten Klungkung itu juga menilai I Kadek Arimbawa tidak fokus membesarkan partai di Bali karena memilih maju sebagai caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah pada Pileg 2024 lalu.
“Bayangkan Ketua DPD Bali sibuk kampanye ke Sulawesi Tengah. Sementara di Bali tidak ada gerak konsolidasi yang serius. Bagaimana kita mau menang?” sindir WB Parwata yang juga Ketua Organisasi Sayap Lasmura Bali ini.
Kritik juga disampaikan terkait kondisi sejumlah DPC di Bali yang hingga saat ini dinyatakan vakum dan tidak aktif, di antaranya DPC Hanura Tabanan dan DPC Hanura Badung.
“Sampai sekarang tidak ada langkah konkret dari Ketua DPD untuk menghidupkan kembali DPC yang mati suri. Hanura ini partai serius, bukan sekadar papan nama,” tandas WB Parwata.
Senada, Ketua DPC Hanura Buleleng, Gede Wisnaya Wisna juga menegaskan mosi tidak percaya dengan menggarisbawahi lemahnya manajemen dan transparansi pengelolaan dana partai di bawah kepemimpinan I Kadek Arimbawa.
Menurutnya, selama ini dana kontribusi yang disetor oleh DPC tidak jelas pertanggungjawabannya di tingkat DPD Hanura Bali.
“Kami di DPC Buleleng rutin setor dana kontribusi selama bertahun-tahun. Tapi dalam laporan ke DPP, angkanya tidak sesuai. Ada selisih ratusan juta yang tidak pernah dijelaskan,” kata Gede Wisnaya Wisna.
Gede Wisnaya Wisna juga menyayangkan tidak adanya rapat evaluasi serius pasca Pemilu Legislatif, Rabu, 14 Februari 2024, padahal Hanura Bali mengalami penurunan kursi yang sangat signifikan.
“Setelah Pemilu, seharusnya DPD Bali mengundang DPC untuk evaluasi menyeluruh. Ini malah tidak ada. Kami dibiarkan berjalan sendiri-sendiri,” bebernya.
Dukungan mosi tidak percaya juga disampaikan Sekretaris DPC Hanura Karangasem, I Nyoman Ginantra Artana.
Ia menyoroti kekosongan kepengurusan DPC Hanura Karangasem pasca Ketua dan Bendahara DPC Karangasem mundur.
Kondisi ini dinilainya tidak mendapat respons maupun tindak lanjut konkret dari Ketua DPD Hanura Bali, I Kadek Arimbawa.
“Kami sudah melaporkan kondisi tersebut kepada DPD. Tapi sampai sekarang tidak ada respons apa pun. Akibatnya Hanura Karangasem mengalami kekosongan pimpinan. Ini menjadi bagian dari mosi tidak percaya kami kepada kepengurusan Hanura Bali di bawah Pak Kadek Arimbawa,” tegas Ginantra.
Lebih lanjut, Ketua Srikandi Hanura Bali, Wilis Rumsini ikut menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan I Kadek Arimbawa.
Ia menilai untuk membangkitkan kembali Hanura di Bali, sudah saatnya ada pembaruan kepemimpinan.
“Bagi saya ini bukan soal suka atau tidak suka pada individu. Ini soal masa depan partai. Kalau mau Hanura bangkit, harus berani melakukan perombakan,” tegas Wilis.
Wilis mengaku kecewa melihat kondisi internal yang terpecah, komunikasi yang tidak cair, serta minimnya agenda konsolidasi.
“Saya mendengar banyak keluhan. Makanya saya juga mendukung langkah teman-teman yang menginginkan evaluasi total. Kalau perlu ya ganti kepemimpinan,” tandasnya.
Dengan tegas para pengurus DPC dan fraksi menilai I Kadek Arimbawa tidak menepati janji yang pernah diucapkan ketika terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Bali.
Saat itu, ia berjanji akan mundur jika gagal mendongkrak suara Hanura di Bali.
“Itu ucapan yang semua orang dengar. Sekarang malah diam saja, padahal kursi jeblok. Ini yang membuat kami hilang kepercayaan,” sambung WB Parwata.
Para pengurus DPC juga menilai menjelang Musda 2025 tidak ada inisiatif atau langkah konkret dari Ketua DPD Hanura Bali untuk mempersiapkan agenda regenerasi.
“Musda sudah dekat. Tapi DPD seperti tidak peduli menyiapkan mekanisme yang baik. Padahal ini momentum menyelamatkan partai,” ujar Gede Wisnaya Wisna.
Diketahui DPP Partai Hanura sendiri sejatinya sudah mendengar gejolak yang terjadi di Bali.
Setelah dinamika semakin meletup pada Maret 2025 lalu, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Dr. H. Oesman Sapta Odang Dt. Bandaro Sutan Nan Kayo telah mengutus Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang OKK DPP Partai Hanura, Akhmad Muqowam dan Korwil VIII (Bali, NTB & NTT) Brigjen TNI (Pur) Manofarianto turun ke Bali pada 11 Juni 2025 lalu. (bp/ken)
