JAKARTA, Balipolitika.com- Tak lama lagi Prabowo Subianto bakal duduk di kursi Presiden RI menggantikan Joko Widodo (Jokowi).
Pelantikan Prabowo sebagai Presiden direncanakan berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Ditilik dari sejarah, Prabowo merupakan Presiden pertama yang dilantik tanpa kehadiran ibu negara.
Sebab mantan Danjen Kopassus itu berstatus duda.
Hal ini mengundang pertanyaan masyarakat, siapa ibu negara ketika Prabowo menjadi Presiden RI?
Apakah Prabowo akan menikah kembali dengan mantan istrinya Titiek Soeharto?
Dalam makalah berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Ibu Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” karya Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita Putu Tuni Cakabawa Landra disebutkan konsep ibu negara adalah warisan masyarakat feodal.
Dalam masyarakat feodal, seorang raja dianggap sudah pasti didampingi seorang ratu.
Warisan seperti ini masih bertahan pada sistem pemerintahan modern baik model parlementer dengan perdana menteri maupun presidensial yang dipimpin oleh presiden.
Ibu negara lazimnya punya tugas untuk menemani perjalanan dinas sang suami di dalam maupun luar negeri, mengurus Istana Negara, dan tampil sebagai panutan.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan dan kewenangan ibu negara tidak memiliki hubungan sama sekali, karena hanya bersifat hubungan pribadi semata dan tidak tercantum dalam aturan yang jelas, layaknya hubungan antar Presiden dengan Wakilnya yang tercantum dalam konstitusi.
“Namun, sejauh ini melihat begitu pentingnya peran ibu negara dari masa ke masa membuat Indonesia melazimkan kedudukan dan kewenangan ibu negara untuk mendampingi Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia,” dikutip dari makalah “Kedudukan dan Kewenangan Ibu Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.
Di Indonesia tidak ada peraturan yang jelas dan mengikat terkait apakah seorang Presiden Republik Indonesia wajib memiliki istri maupun suami saat aktif menjabat.
Namun selama ini keberadaan sosok istri pendamping kepala negara alias first lady dianggap penting, karena Presiden Indonesia sejak era Soekarno sampai Joko Widodo selalu memiliki pasangan yang dijadikan ibu negara.
Peran ibu negara akan tampak ketika ada pertemuan-pertemuan internasional yang diikuti oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan seperti APEC, ASEAN, G-20 dan sejenisnya.
Biasanya negara tuan rumah selalu menyiapkan program khusus bagi para istri atau suami pendamping kepala negara yang umum disebut sebagai spouse program.
Dalam program itu, mereka akan diajak untuk terlibat dalam aneka kegiatan sosial budaya dan pariwisata sementara para suami atau istri mereka sedang berkutat dengan agenda sidang di ruang pertemuan.
Selain itu dalam spouse program inilah keberadaan istri atau suami pendamping Presiden akan
sangat penting karena keberadaan yang akan menunjukkan identitas bangsa itu sendiri.
Karena tidak ada aturan yang jelas mengenai ibu negara, bisa saja Prabowo nantinya tidak didampingi ibu negara dalam acara-acara internasional.
Atau berkaca pada pengalaman sejumlah negara, Prabowo bisa saja menunjuk seorang wanita yang bukan istrinya untuk menjadi ibu negara. (bp/dp/ken)
