JAKARTA, Balipolitika.com- Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, secara terang-terangan meminta Sri Mulyani Indrawati untuk kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).
Sri Mulyani dipanggil Prabowo ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober 2024.
Kabar penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkeu di pemerintahan mendatang sudah berhembus sejak lama.
Kinerjanya selama menjadi bendahara negara di era Presiden Jokowi dianggap cukup memuaskan.
“Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali,” kata Sri Mulyani dikutip pada Selasa 15 Oktober 2024.
Sebelum bicara soal penunjukan kembali dirinya sebagai Menkeu, Sri Mulyani mengatakan dirinya dan Prabowo sudah beberapa kali bertemu untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mendengar program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih.
Sri Mulyani menganggap program-program Prabowo yang nantinya dituangkan dalam APBN 2025 juga klop dengan pandangannya.
Termasuk kaitannya dengan pengoptimalan peningkatan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta belanja negara dan investasi.
“Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau,” kata Sri Mulyani.
“Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat, itu menjadi tekanan beliau,” ucapnya lagi.
Sri Mulyani juga akan membantu Prabowo menyelesaikan masalah anggaran yang mungkin berpotensi naik dengan adanya koalisi gemuk yang bisa berujung pada bertambahnya jumlah kementerian/lembaga negara.
“Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya. Supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif,” beber Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan Prabowo sangat memperhatikan kondisi APBN dan dampaknya kepada masyarakat.
Prabowo memberi arahan untuk mengoptimalkan pajak dan belanja negara.
Sri Mulyani juga mengatakan tidak ada pembicaraan soal pemisahan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, beredar wacana pemisahan Ditjen Pajak serta Bea Cukai dari Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN).
Artinya, menurut Sri Mulyani, rencana pembentukan BPN yang terpisah dari Kemenkeu batal dilakukan.
“Pak Prabowo bicara tentang kementerian keuangan sebagai satu Kementerian,” tuturnya.
Perbanyak menteri dari kalangan ahli.
Sementara itu Director of Public Policy Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar memberikan tanggapan atas sejumlah nama menteri ekonomi Kabinet Presiden Joko Widodo yang dipanggil oleh Prabowo.
Berita Sri Mulyani dipanggil Prabowo, termasuk beberapa menteri era Jokowi lainnya tersebut berkaitan dengan tugas selanjutnya yang akan diberikan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang. (bp/dp/ken)
