KONSTRUKTIF: Suasana Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, Senin, 1 Juli 2024.
DENPASAR, Balipolitika.com- DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2024, Senin, 1 Juli 2024.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur terkait pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.
Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dalam laporannya menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi terhadap kedua ranperda tersebut.
Ia mengapresiasi dukungan, pendapat, usul, dan saran dari seluruh fraksi yang dianggap konstruktif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sang Made Mahendra Jaya menyoroti capaian Pemerintah Provinsi Bali yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.
Ia pun menegaskan pentingnya pencermatan kembali terkait pembiayaan program atau kegiatan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2023 dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran.
“Mengenai penurunan sisa kas akhir tahun dari Rp330,19 miliar pada 2022 menjadi Rp171,48 miliar pada 2023, penting untuk mengambil langkah strategis guna mencegah defisit. Inovasi dalam mencari sumber pendapatan baru dan pengendalian belanja menjadi prioritas,” ujar Sang Made Mahendra Jaya.
Penjabat Gubernur Bali juga membahas usulan peningkatan pungutan wisatawan asing yang akan dikaji secara komprehensif untuk menghindari dampak kontraproduktif terhadap sektor pariwisata.
Selain itu, ia menyatakan pentingnya diversifikasi pendapatan daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif.
Dalam penjelasannya mengenai Raperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045, Sang Made Mahendra Jaya menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini telah memperhatikan dasar hukum dan arahan dari Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 serta Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Bappenas.
Ia menyatakan kesediaan untuk menambahkan frase “Semesta Berencana” pada judul raperda sesuai usulan dewan.
“RPJPD ini mengusung visi “Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan dengan Tetap Berpijak pada Budaya Lokal Bali,” yang merupakan kristalisasi dari Visi Indonesia Emas Tahun 2045 dan kearifan lokal Bali Sad Kerthi. Penyusunan RPJPD ini juga telah mencakup isu-isu strategis seperti pariwisata berkualitas, pangan, permukiman, keseimbangan pembangunan, dan pengelolaan lingkungan,” tambahnya.
Rapat paripurna ini menunjukkan komitmen DPRD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelestarian budaya, serta lingkungan demi kesejahteraan masyarakat Bali. (bp/ken)
