DUKUNG PENUH: Ni Putu Yuli Artini, S.E., M.M. saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali
DENPASAR, Balipolitika.com- Upaya Pj. Gubernur mengantisipasi dan mengatasi defisit yang sangat memberatkan fiskal daerah Bali diapresiasi dan didorong penuh oleh Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali.
Untuk langkah selanjutnya, fraksi menyarankan Pj. Gubernur dan jajaran tetap mengupayakan mengatasi sumber masalah defisit itu sendiri yaitu belum masuknya sumber-sumber pendapatan daerah dari kerja sama dengan pihak ketiga.
Hal itu disampaikan Ni Putu Yuli Artini, S.E., M.M. saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 Senin, 19 Agustus 2024.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bali I Nyoman Suyasa, ST, dihadiri Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra bersama Pimpinan Perangkat Daerah Bali, dan Kelompok Ahli DPRD Bali.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar juga memberikan apresiasi atas upaya maksimal Pj. Gubernur dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah menyangkut Pendapatan Asli Daerah dari sektor Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Dalam rangka maksimalisasi perolehan Pendapatan Daerah dari Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Fraksi Golkar menyampaikan usul saran agar DPRD Provinsi Bali mengajukan inisiatif Dewan untuk merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2023 dengan memasukkan 1 (satu) Pasal, “diberikan kewenangan untuk memberikan insentif kepada pihak ketiga yang bekerjasama melaksanakan pungutan atas wisatawan yang masuk ke wilayah Provinsi Bali”.
‘’Terkait upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan serta menyikapi ulah negatif oknum wisatawan dan orang asing di Bali, kami mendukung dan mendorong percepatan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja khusus Pariwisata dengan mindset tugas memberikan informasi, pelayanan, menjamin kenyamanan dan keamanan, serta pertolongan kepada wisatawan,’’ tegas Yuli Artini.
Sedangkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas khususnya dari dan ke daerah tujuan wisata favorit di Bali, Fraksi Golkar mengapresiasi terobosan Pj. Gubernur menugaskan perusahaan daerah bekerjasama dengan mitra strategis (Investor Club) untuk pembangunan dan pengembangan koridor transportasi massal berbasis kereta (Bali Urban Rail and Associated Facilities) sebagai model baru pembiayaan pembangunan agar tidak membebani APBN dan APBD.
‘’Terobosan yang diambil hendaknya juga menggunakan kajian yang memadai dan transparan. Hal ini penting agar keinginan memecahkan masalah kemacetan tidak justru hanya memindahkan kemacetan ke tempat lainnya,’’ pungkasnya.(bp/luc/ken)
