KLAIM TAAT ASAS: Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dalam penutupan Sidang Paripurna II Masa Persidangan Ketiga DPRD Badung Tahun 2022, Kamis, 12 Agustus 2022.
MANGUPURA, Balipolitika.com– Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta mengikuti Penutupan Sidang Paripurna II Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Badung tahun 2022 dengan agenda pengambilan keputusan Dewan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Badung Tahun Anggaran 2022 di Ruang Sidang Utama Gosana kantor DPRD Badung, Kamis, 12 Agustus 2022.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II, Made Sunarta serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa beserta seluruh pejabat di lingkup Pemkab Badung, dan undangan lain.
Bupati Giri Prasta menyebutkan pihaknya bersama pimpinan dan anggota dewan menyepakati perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 menjadi dokumen yang definitif serta dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD.
Namun, tidak jelas apakah dalam nota kesepakatan tersebut diurai dengan jelas uang senilai Rp 30 miliar yang menurut informasi di lapangan merupakan sebuah dana segar rencana pembangunan sekolah di Badung Selatan yang batal direalisasikan.
Bahkan dalam penelusuran di lapangan diketahui bahwa Rp15 miliar dari Rp30 miliar dana segar tersebut siap dikucurkan untuk salah satu sekolah swasta di Badung, meskipun sejatinya banyak sekolah negeri yang sangat membutuhkan lantaran tidak menarik SPP dari siswa.
Menariknya meski sekolah swasta tersebut menarik SPP dan konon sangat megah, proses administrasi penerimaan dana senilai Rp15 miliar tersebut saat ini diketahui sedang digodok.
Di sisi lain, Kesepakatan terhadap perubahan KUA dan PPAS tersebut diklaim Giri Prasta sebagai wujud komitmen bersama dan kepatuhan terhadap amanat peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Hari ini kita mengikuti sidang pengambilan keputusan antara kami pemerintah daerah dengan ketua dan pimpinan DPRD yang sudah diimplementasikan ke dalam nota kesepakatan dan wajib kita amankan bersama. Berkenaan dengan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 saya kira ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat regulasi, begitu juga sebagai abdi negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi antara pemerintah dan DPRD sudah terlaksana dengan baik pula,” ungkapnya.
Ditambahkan Giri Prasta seluruh masukan dewan akan dijadikan pertimbangan utama dalam menyempurnakan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam dokumen perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 agar lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.
“Berdasarkan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 yang telah disepakati tersebut, akan diterbitkan surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun RKA SKPD dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan masa persidangan ke II DPRD Badung tahun 2022 bisa diakhiri dengan pembahasan perubahan KUA-PPAS tahun 2022.
Semua tahapan berjalan lancar sehingga dilakukan penetapan perubahan KUA dan PPAS tahun 2022.
“Ada juga penambahan pendapatan Rp6 M karena ada dana bagi hasil. Untuk itu kami harapkan keputusan penetapan perubahan KUA-PPAS ini akan dapat memberikan satu signal yang positif terhadap rancangan perubahan APBD tahun 2022.
Semoga semua program dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik demi kepentingan masyarakat Badung,” pungkasnya. (lit/bp)
