BADUNG (BaliPolitika.Com)- Pernyataan Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata bahwa Badung baik-baik saja meski pariwisata mati suri akibat pandemi Covid-19 dipertanyakan banyak pihak. Termasuk pandangan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu bahwa mereka yang menyebut Mangupura tak punya uang adalah orang yang nggak ngerti alias tak paham apa-apa. Tanpa turis mancanegara, Parwata pun optimis Badung bisa bertahan; bisa mandiri alias berdiri di atas kaki sendiri.
Padahal faktanya, sebelum pandemi Covid-19 mewabah, Badung tak pernah mencapai target penghasilan asli daerah (PAD) yang dirancang, tepatnya pada 2017, 2018, dan 2019. Target pendapatan untuk tahun 2020 yang semula pada anggaran induk ditetapkan Rp 6.302.353.214.732,10 dirancang dalam perubahan menurun sebesar Rp 2.718.213.451.489,48 (43,13%) menjadi Rp 3.581.139.763.242,62 dengan realisai per bulan Juli 2020 dilaporkan sebesar Rp 1.837.102.667.444.32. Itu berarti bahwa dalam 5 bulan ke depan dirancang capaian pendapatan sebesar Rp 1.747.037.095.797,30 (95,10% dari realisasi 7 bulan ke belakang). Pemkab Badung rata-rata setiap bulan harus mengumpulkan pendapatan sekitar 349,4 miliar rupiah lebih untuk memenuhi target.
Parwata yang mengaku sehati dan sepiring berdua dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta optimis bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebesar Rp 1,7 T dalam sisa waktu 5 bulan. “Kami di pemerintahan, kepala daerah dan dewan merancang sesuatu dengan beberapa indikator. Tidak boleh ngawur. Trend yang dibangun (target pendapatan, red) berdasarkan realitas. Orang bilang Badung tidak punya uang, wah itu orang yang nggak ngerti. Kan saya paham betul bagimana kas-nya Badung. Hari ini berapa ada uang saya paham. Cuma memang kegiatan harus dibatasi karena tidak bisa ada kegiatan. Masyarakat nggak boleh keluar bagaimana cara kita membangun?” uangkap politisi asal Banjar Untal-Untal, Dalung itu.
Trend APBD Badung di tahun 2021, terang Parwata menurun tetapi pasti. Pada 2020, kepala daerah menyampaikan kepada dewan menargetkan pendapatan Rp 2,7 T. Terdiri atas pendapatan asli daerah Rp 2,7 T ditambah pendapatan lain-lain menjadi Rp 3,5 T – Rp 3,8 T. “Untuk 2020 kita Rp 3,5 triliun lebih sedikit. Sampai hari ini (Agustus 2020), kami sudah punya uang Rp 2 triliun. Bagaimana untuk mencapai Rp 700 M sudah pasti. Dari pajak daerah, PBB, utang pajak, masih banyak. Di saku kiri kami masih ada, tapi kan nggak mungkin kami siarkan langsung kepada masyarakat. Nggak perlu itu. Cukup yang diberikan mandat, yaitu pemerintah. Biar kami mikir. Tidak usah semua mikir tentang tata kelola pemerintahan,” tandas Parwata dikutip dari rekaman video yang viral di media sosial.
Parwata menegaskan target APBD Badung di tahun 2020 adalah Rp 3,5 T. Pada 2021 dirancang sebesar Rp 3,8 T. Sehingga pendapatan daerah menjadi Rp 4,3 T. “Kalau ada lebih kami akan masukkan di silpa. Itulah angka-angka yang kami buat trend-nya berdasarkan asumsi dan fakta-fakta riil yang ada. Di 2022 kami yakin Rp 6 T sampai Rp 7 T bisa tercapai. Angka yang realistis di tengah pandemi,” bebernya. Parwata menegaskan Bumi Keris memiliki potensi luar biasa dan tidak perlu takut seandainya pun tak ada turis yang datang ke Badung.
Berbanding terbalik dengan optimisme Putu Parwata yang mengaku sehati dengan Giri Prastha, Gubernur Bali Wayan Koster di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Dr. Ir. Airlangga Hartanto dan sejumlah menteri lain Jumat (21/08/2020) menegaskan Kabupaten Badung sangat “terpukul” akibat Covid-19. “Contohnya di Badung, Pak Menteri. Itu PHR-nya dulunya Rp 177 M dalam satu bulan, sekarang Rp 9 miliar. Saya ikuti mulai bulan Juni Rp 9,2 miliar, Juli Rp 9,4 miliar. Yang biasaya di bulan-bulan ini bisa mencapai Rp 300 miliar. APBD-nya (Badung, red) langsung anjlok, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Semua kabupaten/kota di Bali yang PAD-nya bersumber dari PHR praktis sudah stag. Hanya hidup dari dana alokasi khusus,” ungkapnya sembari berharap pemerintah pusat membantu pemulihan perekonomian Bali. (bp)
